Ceknricek.com–Pergantian nama menjadi Kemendiktisainstek seperti dejavu yang melelahkan. Sudah berapa kali bangsa ini menyaksikan “pertunjukan” serupa? Ganti menteri, ganti nama, ganti kebijakan, namun masalah fundamental pendidikan tinggi tetap menganga tak tersentuh. Seolah-olah nasib pendidikan tinggi Indonesia hanya menjadi “laboratorium eksperimen” bagi setiap menteri yang datang silih berganti.
Carut Marut yang Tak Kunjung Usai
Ironi pendidikan tinggi Indonesia begitu mencolok. Di satu sisi, kita bangga memamerkan gedung kampus megah dan akreditasi internasional. Di sisi lain, ribuan mahasiswa kesulitan membayar UKT, dosen kewalahan dengan beban administratif yang mencekik, dan lulusan kita masih dianggap “kelas dua” di pasar global.
Setiap pergantian menteri seolah membawa “mantra ajaib” baru:
– Yang satu bicara “Merdeka Belajar”
– Yang lain mendengungkan “World Class University”
– Sekarang entah apalagi yang akan dijadikan “tagline” untuk menutupi kegagalan sistemik
Namun pertanyaan mendasarnya: SAMPAI KAPAN?
Kebijakan Tambal Sulam yang Menyesatkan
Sudah terlalu lama pendidikan tinggi Indonesia menjadi korban kebijakan tambal sulam. Setiap menteri seolah wajib meninggalkan “jejak” dengan mengganti kebijakan pendahulunya, tanpa evaluasi mendalam dan kajian dampak jangka panjang. Hasilnya?
1.Perguruan tinggi kita seperti kapal tanpa nahkoda:
– Hari ini disuruh fokus riset
– Besok dipaksa link and match dengan industri
– Lusa diminta jadi entrepreneur university
– Semua setengah-setengah, semua tanpa arah yang jelas
2.Para akademisi dibuat pusing:
– Sistem pelaporan berganti setiap tahun
– Standar akreditasi berubah-ubah
– Skema pendanaan yang tidak pasti
– Energi habis untuk urusan administratif, bukan pengembangan keilmuan
Saatnya Revolusi, Bukan Sekadar Evolusi!
Indonesia butuh perubahan radikal dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Bukan sekadar pergantian nama atau tambal sulam kebijakan, tapi transformasi fundamental:
1.Depolitisasi Pendidikan Tinggi
– Bentuk Badan Otoritas Pendidikan Tinggi yang independen
– Bebas dari intervensi politik jangka pendek
– Kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah, bukan “selera” menteri
2.Reformasi Struktural
– Hapus birokrasi yang tidak perlu
– Berikan otonomi penuh pada perguruan tinggi
– Fokus pada outcome, bukan paperwork
3.Keadilan dan Pemerataan
– UKT berbasis kemampuan riil mahasiswa
– Dana abadi pendidikan yang transparan
– Distribusi SDM dan infrastruktur yang merata
4.Standar Berkelanjutan
– Tetapkan standar minimal yang tidak boleh diubah-ubah
– Jamin kontinuitas program unggulan
– Evaluasi berbasis dampak jangka panjang
Jangan Biarkan Sejarah Terus Berulang!
Sudah cukup pendidikan tinggi Indonesia menjadi “kelinci percobaan” politik. Sudah terlalu banyak waktu, energi, dan sumber daya terbuang untuk adaptasi kebijakan yang berganti setiap periode. Kita butuh:
1.Komitmen Politik
– Pendidikan tinggi harus jadi prioritas nasional
– Anggaran pendidikan yang terproteksi
– Roadmap jangka panjang yang mengikat
2.Akuntabilitas
– Evaluasi kinerja menteri yang terukur
– Transparansi penggunaan anggaran
– Pelibatan publik dalam pengawasan
3.Konsistensi
– Kebijakan yang berkelanjutan
– Program yang terukur dampaknya
– Evaluasi berkala yang objektif
Penutup: Tuntutan Tegas untuk Perubahan
Pergantian nama kementerian harus menjadi momentum terakhir dari siklus “ganti menteri, ganti kebijakan” yang merusak. Indonesia butuh sistem pendidikan tinggi yang berdaulat, berkeadilan, dan berkualitas global. Bukan sekadar jargon atau eksperimen kebijakan, tapi transformasi nyata yang membawa perguruan tinggi Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri.
Kepada Kemendiktisainstek: Buktikan bahwa Anda berbeda. Tunjukkan bahwa perubahan ini bukan sekadar pergantian “baju” tapi revolusi sistem yang membawa pendidikan tinggi Indonesia ke arah yang lebih baik. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi bagian dari sejarah panjang kegagalan reformasi pendidikan tinggi di negeri ini.