Ceknricek.com–Ekonom Faisal Basri menyesalkan pembangunan Ibu Kota Baru menggunakan dana APBN. Hal itu diungkapkan Faisal Basri, saat jadi nara sumber di Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di channel Youtub Karni Ilyas, seperti dilihat Kamis (27/1/22).
“Awalnya khan tidak terlalu mengusik karena Pak Jokowi pernah mengatakan, saya pastikan pembangunan IKN tidak menggunakan APBN. Jadi tidak ‘berkelahi’ dengan kepentingan rakyat. Tiba tiba, lebih dari separuh dari APBN. Khan ini parah sekali. Ini ratusan triliun. Kemarin kita dengar akan diambil dari dana PEN. Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi rakyat langsung dikorbankan demi untuk ibu kota yang bisa ditunda,”kata Faisal.
Menurutnya, keadaan darurat Covid saat ini boleh jadi akan lama. Presiden sudah menghimbau kerja dirumah lagi. Begitu juga menteri Luhut. Hal ini jadi sinyal kalau pemerintah harus menyiapkan dana untuk penanggulangan Covid-19. “Kok malah ini dananya akan dialihkan untuk pembangunan ibukota,”kata Faisal Basri.
“Kemudian apakah pemerintah tidak sadar cara cara yang dilakukan sekarang ini membuat pertumbuhan ekonomi melamban terus. Omong kosong kalau peningkatan ekonomi bisa didapat dari pembangunan ibukota baru. Ada dampaknya sedikit. Belum climate change. Dimana mana banjir makin sering. Harus kita amankan ini dana untuk bencana. Lebih banyak tahun ini dan tahun tahun ke depan,”ujar Faisal.
Menurut Faisal, Indonesia masih menyumbang 10% efek rumah kaca. Pemimpin harus menunjukan kepedulian untuk mewariskan Indonesia yang lebih baik.”Apa artinya seumprit smart city, tapi risiko Indonesia jadi terbelakang. Oleh karena itu saya melihat oke nggak membebani APBN, jadi kita dukung kalau tidak membebani. Kalau pakai APB harus didiskusikan lagi dong,”kata Faisal.
Ia kemudian bercerita pernah mendengar dari seorang wakil menteri. Investor datang ke Presiden Jokowi dan bilang pembangunan IKN tak memakai dana APBN. Investor tersebut akan menggelontorkan dana 100 Milyar dollar. Tapi dengan syarat penduduknya 5 juta dalam 10 tahun.
“Kalau penduduk segitu ketahuan tuh proyeknya. Rumah berapa, kantor berapa, listrik berapa, jalan, kendaraan umum. Nah karena pendekatannya bisnis bentuk pemerintahannya itu tidak ada. Bukan daerah istimewa tapi otorita, yang kita tahu itu otoritas bisnis.Ada otorita Batam, Asahan, otorita jatiluhur,”lanjut Faisal Basri.
“Kemarin di DPR ada yang bilang ke menkeu itu tidak boleh.Dijawab berarti kita cari skema pembiayaan yang lain. Nah berarti, ini sudah dimulai tapi skema pembiayaannya nggak jelas.Jadi bukan pertama kali,pada Kereta Cepat, LRT, jalan tol sumatera yang 2700 km, oke sampai 2045 tapi akan dikebut. Ketua Bapenas bilang tahun 2024 Pak Jokowi akan memimpin upacara di ibukota baru. Ini khan terburu buru,”pungkas Faisal.