Ceknricek.com — Pemikiran yang menuntut penyatuan KADIN INDONESIA mulai marak di ruang publik akhir – akhir ini. Hal itu dipicu dengan berlangsungnya kampanye panas dua orang kandidat calon Ketum (Ketua Umum) memperebutkan posisi KADIN Satu pada Munas bulan Mei atau Juni yang akan datang. Ketua Umum Rosan P. Roeslani akan mengakhiri masa baktinya (2015 – 2020) dalam waktu singkat dan disebut – sebut akan mendapat penugasan sebagai calon Dubes (Duta Besar) di Amerika Serikat.
Tuntutan penyatuan KADIN INDONESIA paling keras disuarakan oleh Annar Salahuddin Sampetoding. Kepada media, Ketua Umum DEIT (Dewan Ekonomi Indonesia Timur) yang membawahi 12 propinsi itu menegaskan, “para pengusaha nasional harus bersatu padu membantu presiden Jokowi untuk memulihkan ekonomi bangsa Indonesia yang sudah terpuruk sejak awal Maret 2020 akibat adanya serangan wabah pandemi Covid 19”.
Menurut tokoh Kadin Indonesia ini, ‘hanya pak Jokowi yang mempunyai power dan kompetensi untuk mendorong penyatuan KADIN INDONESIA”. Annar, panggilan akrab tokoh Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) itu, mengatakan dirinya resah dan bingung, dia mengaku mewakili suara sejumlah pengusaha nasional di daerah yang selama ini menjadi morat–marit tidak bisa berusaha dengan tenang. Karena diakibatkan adanya dualisme KADIN INDONESIA.
Pemerintah daerahpun, katanya, serba salah untuk memilih kelompok Kadin mana yang harus mereka layani. Akibatnya, terjadi situasi dan kondisi yang tidak menentu. “Pengusaha di daerah bagaikan anak ayam kehilangan induk”, ujar CEO PT Sulwood penguasaha hasil hutan terbesar di Indonesia Timur itu.
Lebih jauh, Annar mengakui dia dan teman–teman pengusaha di daerah merasa terganggu dan kurang senang dengan adanya kampanye terbuka yang dilakukan Ketua BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahadalia yang menganjurkan pengurus Kadinda (Kadin Daerah) tidak segan–segan menerima uang mahar dari salah satu kandidat.
“Cara–cara yang dilakukan Bahlil itu tidak mendidik. Membuat nama baik pengusaha kita tercemar di mata masyarakat, dianggap sebagai kelompok pelopor politik uang”, keluhnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan penyatuan KADIN INDONESIA, mantan Wakil Ketua Umum Kadin Kordinator Indonesia Timur (2010 – 2015) itu, menyatakan dirinya bersama–sama pengurus DEIT akan menyampaikan surat kepada Bapak Presiden Jokowi.
“Kami memohon Bapak Jokowi mau mendorong penyatuan itu, demi suksesnya kebijakan PEN (Pemulihan Ekonomi) yang digagas oleh bapak Jokowi sendiri”.
Dikatakannya, Jokowi seorang pemimpin yang dikenal mempunyai kepedulian tinggi terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional yg sudah setahun lebih terpuruk oleh serangan wabah pandemi Covid 19. “Bahkan kami akan meminta waktu menemui Bapak Jokowi secepatnya”, tegasnya.
Pada saat perayaan Imlek Nasional, Sabtu (20/2/21), presiden Jokowi mengatakan, dalam hal pemulihan ekonomi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Menurut Jokowi, peran swasta dan dunia usaha adalah kunci yang menentukan.
“Hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah maupun otoritas moneter. Baik itu OJK, BI dan LPS. Tetapi sekali lagi peran swasta, peran dunia usaha sangat-sangat menentukan dan menjadi kunci. Dan sekali lagi kuncinya adalah kebersamaan, gotong-royong sebagai bangsa besar,” ujarnya.
Jokowi mencontohkan dalam penciptaan lapangan kerja saat ini, pemerintah tengah memperbanyak program padat karya. Dia berharap, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD banyak peluang kerja yang diciptakan.
Jokowi menilai usaha pemerintah ini tidaklah cukup. Menurut dia butuh peran swasta agar ketersediaan lapangan kerja berkelanjutan. “Namun perluasan kesempatan kerja yang berkelanjutan adalah dari pelaku usaha. Kuncinya ada di situ. Bukan dari pemerintah. Kalau yang melakukan dari dunia usaha ini akan berkelanjutan. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan, pemerintah telah bekerja keras melakukan pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan membangkitkan UMKM agar dapat berproduksi kembali, “Dan memberikan prioritas belanja pemerintah untuk pembelian produk-produk dalam negeri serta membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi baru dan kebangkitan usaha-usaha skala besar,”, kata Jokowi.
Menanggapi niat baik dan kebijakan pemerintah yang diutarakan berkali kali oleh presiden Jokowi, Annar mengatakan, tidak pada tempatnyalah apabila pengusaha nasional tidak memberikan dukungannya. Bersifat egois. Hanya sibuk berebut kekuasaan.
“Kesempatan emas ini harus dimanfaatkan tokoh pengusaha nasional untuk membantu pemerintah memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk parah”, tandas Annar, cucu Jacob Tobing, tokoh pejuang kemedekaan dari Sulawesi Selatan.