Ceknricek.com — Saatnya kita menghadap ke laut. Begitu ucapan Joko Widodo empat tahun silam saat mengkritisi pembangunan Negeri Maritim ini yang terkesan memunggungi lautan. Selanjutnya, Presiden RI 2014-2019 itu menelorkan program tol laut. Program tersebut saat ini sudah berjalan namun belum sampai pada sasaran yang diinginkan. Soalnya, pembangunan tol laut tetap saja tak seheboh pembangunan jalan tol.
Nah, itu sebabnya Pengamat Ekonomi, Faisal Basri, punya saran bagus untuk presiden terpilih periode 2019-2024 nanti. Presiden hasil pemilu 2019 diharapkan fokus membangun infrastruktur dan jaringan logistik melalui laut, bukan darat seperti jalan tol. Hal ini dinilai akan lebih efektif untuk menurunkan biaya logistik nasional.
Mesti diakui, pembangunan jalan tol yang gencar dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK, tidak signifikan menurunkan biaya logistik. Dengan gencarnya pembangunan tol, justru membuat logistik yang tadinya dilakukan lewat laut beralih ke darat. Padahal, 2/3 dari wilayah Indonesia merupakan perairan dan hanya 1/3-nya saja yang merupakan daratan.
Sumber : suara.com
Pembangunan Tol Sumatera dulunya akan dibarengi dengan pembangunan jembatan Selat Sunda. Ini dibangun karena sudah ada Trans Jawa, jadi supaya nyambung. Tapi akhirnya proyek jembatannya dibatalkan, eh, tolnya (Trans Sumatera) terus jalan. Makanya duren di sini harganya Rp100.000, di Lampung cuma Rp10.000, kareha habis ongkos di angkutan,” jelas Faisal seperti dikutip Liputan6.com.
Nah, itu sebabnya, Faisal mengatakan ketimbang membangun tol, lebih baik pemerintahan berikutnya kembali menggalakkan program tol laut guna menekan biaya logistik di dalam negeri. Selain itu, dengan logistik yang diangkut melalui jalur laut juga dinilai akan membuat produk lokal bisa bersaing dengan produk impor.
Lalu, bagaimana program tol laut selama empat tahun terakhir? Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengakui belum juga dapat menurunkan harga barang secara signifikan. Ada masalah-masalah teknis yang mesti kita selesaikan,” ujar Menhub Budi usai menghadiri acara Doa Bersama dan Syukuran atas Terlaksananya Pemilu Damai 2019 oleh Masyarakat Cinta Masjid (MCM) di Jalan Widya Chandra X, Jakarta, Minggu (28/4).
Faisal mengatakan, proyek tol laut belum memberikan dampak signifikan pada penurunan harga barang. Biaya atau ongkos angkutan yang menjalankan program tersebut sudah dapat ditekan karena diberikan subsidi. Anehnya, barang-barang tak juga kunjung turun.
Penurunan ongkos tersebut ternyata hanya dinikmati oleh para pedagang dan tidak berdampak pada penurunan harga. Dengan demikian disparitas harga antara satu wilayah dengan wilayah lain masih terjadi.
Kendati demikian, tol laut setidaknya sudah memberikan manfaat berupa efisiensi transportasi. Menghemat barang dari perspektif logistik end to end, kata Yukki Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).
Adanya competitiveness di sektor transportasi laut menciptakan pilihan yang lebih banyak bagi perusahaan logistik untuk menentukan penggunaan kapal. Sebelumnya, pilihan yang sedikit membuat harga angkut dan biaya transportasi kapal sangat mahal. Tol laut telah menurunkan biaya angkut dari 30% hingga 50%. Sebelumnya mahal. Ada perbaikan penurunan harga yang lebih kompetitif untuk transportasi laut, jelasnya.
Tol Laut. Sumber : Satu Harapan
Sebagai gambaran, lihat saja trayek Surabaya-Merauke. Jika menggunakan kapal swasta, biaya angkutnya mencapai Rp10 juta-Rp11 juta. Namun, dengan kapal tol laut biayanya Rp6 juta. Sementara, yang paling murah untuk trayek Surabaya-Fakfak dengan kapal swasta biayanya Rp10 jutaRp11 juta, tetapi dengan tol laut jadi hanya Rp4,9 juta.
Kontainer Masuk Desa
Kini, tol laut semakin merangsek daerah-daerah remote atau daerah Terdepan, Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan (T3P). Pada 10 April lalu, Kemenhub resmi memulai program Kontainer Masuk Desa. Hal tersebut ditandai dengan pengiriman perdana tiga ton beras yang diangkut kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara II dari Surabaya dengan tujuan desa-desa di kecamatan Essang Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara.
Kontainer Masuk Desa. Sumber : liputan6
Tiga ton beras tersebut diambil dari Bulog untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pengiriman menggunakan mini kontainer agar dapat menjangkau desa-desa di Kecamatan Essang. Selanjutnya, kontainer diteruskan menggunakan kapal KM Kendhaga Nusantara I sebagai kapalfeeder menuju Pelabuhan Melonguane.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, mini kontainer berguna untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses alat bongkar muat di pelabuhan dan akses jalan raya.
Setelah tiba di Pelabuhan Melonguane, mini kontainer dikeluarkan dari kontainer 20 feet dan dinaikan ke kapal perintis KM Sabuk Nusantara 95 menuju Pelabuhan Essang, dan selanjutnya diteruskan ke gudang desa.
Selain diharapkan mampu menurunkan disparitas harga, program kontainer masuk desa diharapkan dapat memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok dan penting di wilayah desa yang selama ini belum maksimal.
Mini kontainer banyak kelebihannya. Salah satunya adalah bisa dilipat, untuk dimasukkan ke dalam kontainer 20 feet dan mempunyai kapasitas 3 ton per mini kontainer.
“Rencana produksi tergantung permintaan, tapi kami sanggup memproduksi 1.000 kontainer dalam waktu 3 bulan dan tidak perlu ada stuffingdan stripping lagi di pelabuhan. Bersifat end to end,dari gudang penjual ke pembeli serta sanggup menjangkau daerah terpencil,” ujar Direktur Utama Pelindo Marine Service, Eko Hariyadi.
Program kontainer masuk desa merupakan hasil sinergi BUMN, yaitu PT Pelni sebagai operator kapal, PT Pelindo Marin Service sebagai penyedia mini kontainer, Perum Bulog sebagai pemasok produk dan Bumdes sebagai distributor produk.
Kemenhub telah menyiapkan kapal perintis milik negara dengan ukuran 200 GT s/d 2.000 GT dengan kapasitas angkut 30.000 penumpang, untuk mendukung kapal tol laut membawa logistik ke daerah-daerah hinterland atau daerah-daerah yang berada di sekitar pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut, yang tidak bisa dijangkau dengan kapal tol laut.
Selain diharapkan mampu menurunkan disparitas harga, kontainer masuk desa diharapkan dapat memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok di wilayah desa yang selama ini belum maksimal. Begitu pula mempermudah akses pemasaran hasil komoditas desa ke berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri. Alhasil, ekonomi desa pun akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, tandas Wisnu.
Klop dengan Program Dana Desa
Program kontainer masuk desa ini klop dengan program dana desa yang digencarkan pemerintah. Soalnya, sudah banyak pemerintah daerah (pemda) yang mewajibkan desa-desa di daerahnya memiliki BUMDes. Kewajiban itu merupakan amanat Undang-Undang (UU) Desa dan Peraturan Menteri Desa (PDTT) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang menyatakan bahwa salah satu prioritas pemanfaatan dana desa adalah pendirian serta pengembangan BUMDes.
BUMDes. Sumber : Keuangan Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menyatakan hingga November 2018 jumlah BUMDes telah mencapai 41 ribu unit di seluruh Indonesia. Jumlah BUMDes itu tersebar di 74.957 desa yang ada di Indonesia.
Sebagian besar BUMDes memang masih ada di wilayah Indonesia bagian barat. Toh demikian, pemerintah sudah bertekad untuk mengintensifkan pembangunan dan pendampingan BUMDes di wilayah Indonesia timur. Bagaimana pun, potensi desa-desa di wilayah Indonesia timur tidak kalah dengan belahan Indonesia lainnya.
Tak cuma program kontainer masuk desa, pemerintah juga akan menerapkan program digitalisasi tol laut. Tujuannya mencegah praktik monopoli barang yang disinyalir masih terjadi di daerah-daerah yang disinggahi kapal-kapal tol laut sehingga keberadaan barang bisa dilacak. Dengan digitalisasi, pengawasan distribusi logistik ke daerah T3P bisa ditingkatkan.
Penerapan digitalisasi merupakan hasil evaluasi dari riset Marine Nusantara pada 2017 lalu. Dalam riset ini terungkap banyak perusahaan ekspedisi nakal yang membajak program tol laut. Praktiknya, mereka membeli sebanyak-banyaknya kontainer kapal untuk kemudian dijual kepada pengusaha kecil dengan harga lebih mahal.
Program kontainer masuk desa dan juga digitalisasi data merupakan pengembangan dari program tol laut.
Salah satu kelemahan lain dari program tol laut adalah belum adanya pusat data atau semacam penampung berbagai informasi. Pusat data bisa menunjukkan informasi seputar jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat, pola pembangunan, dan angka pertumbuhan suatu daerah. Pusat data bisa mencatat adanya produk yang menjanjikan di suatu wilayah untuk wilayah lainnya. Kan tidak hanya untuk ekspor, tetapi kebutuhan untuk di wilayah lain, jelas Yukki.
Tidak Menambah Trayek
Nah, kebijakan terbaru yang berpotensi menciptakan masalah adalah pengurangan anggaran subsidi untuk tol laut. Jika tahun lalu anggaran subsidi tol laut mencapai Rp447 miliar, tahun ini alokasinya hanya sebesar Rp222 miliar. Tahun ini subsidi angkutan tol laut mengalami penurunan sekitar 50%, kata Wisnu.
Pengurangan subsidi itu diyakini akan berdampak terhadap program tol laut. Sebab, ketika kapal dari timur ke barat berlayar tanpa muatan alias kosong, siapa yang akan menanggungnya? Kalau dulu, yang menanggung itu subsidi.
Pemotongan subsidi itu akan memengaruhi minat pihak pelayaran swasta untuk ikut program tol laut. Soalnya, selama ini mereka ikut program tol laut karena adanya subsidi dari pemerintah. Dampaknya tentu akan terganggu karena mereka mau dengan harapan menikmati subsidi itu.
Kemenhub menyadari benar akan dampak pemotongan anggaran subsidi ini. Oleh sebab itu, mereka kemudian mengambil langkah cepat dengan melakukan efisiensi dalam pelaksanaan tol laut. Tidak menambah trayek atau kapal dulu, ujar Wisnu.
Padahal sebelumnya, Kemenhub berencana menambah tiga rute anyar hingga menjadi 21 trayek tol laut pada tahun ini. Trayek baru tersebut merupakan rute penghubung dengan tujuan subsidi pengangkutan yang pemerintah gelontorkan bisa efektif menekan harga barang di daerah T3P.
Tahun ini, fokus pemerintah adalah memaksimalkan trayek yang sudah ada agar bisa semakin menjangkau daerah T3P. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan adalah pengadaan armada yang disesuaikan dengan kondisi pelabuhan. Sebut saja, misalnya, kapal yang tak bisa bersandar di semua pelabuhan lantaran infrastruktur bongkar muatnya belum mendukung akan melayani pengangkutan barang di pelabuhan-pelabuhan utama.
Untuk pelabuhan penghubung, pemerintah membuat kapal feeder. Lalu, untuk bisa bersandar di pelabuhan perintis, pemerintah mengadakan kapal perintis. Sementara, untuk masuk ke pelabuhan kecil, pemerintah membangun kapal pelayaran rakyat (pelra).
Pelayaran Rakyat. Sumber : Kemenhub
Pemerintah pusat akan menghibahkan kapal untuk pelra ke pemda. Tahun ini, Kemenhub akan membagikan 100 kapal hasil pengadaan tahun-tahun sebelumnya agar lebih menggairahkan tol laut. Selain ke pemda, pemerintah juga akan menyerahkan pengoperasian kapal tersebut ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang jadi operator tol laut.
Gebrakan lain pun terus dilakukan guna memaksimalkan tingkat keterisian kapal yang kembali dari Kawasan Timur Indonesia (KTI). Guna mengatasi masalah tersebut, Kemenhub terus meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Sebut saja, misalnya, mengembangkan gudang distribusi bersama BUMN agar pasokan logistik terus tersedia.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita sudah memastikan bahwa kementeriannya tidak berdiam diri. Kemendag terus berkoordinasi dengan pemda untuk melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi jenis, jumlah, serta harga barang dari dan ke daerah yang masuk program tol laut. Termasuk mengatur jenis barang selain kebutuhan pokok dan penting yang bisa diangkut dalam tol laut, katanya.
Kemendag juga membangun Depo Gerai Maritim di beberapa daerah yang dilalui trayek tol laut sebagai sarana distribusi pendukung. Depo tersebut bakal berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara barang setelah diturunkan dari kapal dan menampung produk unggulan daerah yang akan diangkut menjadi muatan balik sebelum dimuat di kapal.
Hingga kini, setidaknya telah terbangun sembilan Depo Gerai Maritim. Tak terkecuali di antaranya di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Teluk Wondama.
Jika terobosan-terobosan itu bisa diwujudkan, tol laut akan semakin menerjang lautan menuju daerah-daerah T3P. Ujungnya, disparitas harga bakal semakin ditekan.