Ceknricek.com–Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya akan menggelar rapat terkait pemberian bantuan hukum kepada Firli Bahuri, yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemberian bantuan hukum itu akan ditinjau ulang.
“Pada tahap ini, ini termasuk materi yang nanti akan kami bicarakan dengan yang lain apakah perlu yang bersangkutan perlu kami dampingi atau kami berikan bantuan hukum atau cukup sampai dengan saat keluarnya Keppres pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan,” kata Nawawi usai pengucapan sumpah sebagai Ketua sementara KPK di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/11/23).
Firli telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan kepada Syahrul Yasin Limpo (SYL) sejak Rabu (22/11/23). Sehari berselang, KPK menggelar konferensi pers terkait penetapan tersangka kepada Firli.Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memimpin konferensi pers yang digelar Kamis (23/11/23). Alexander mengatakan KPK akan memberikan pendampingan hukum kepada Firli.
Alasannya, Firli masih pegawai KPK meski diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Alexander mengatakan KPK menghormati proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya.
Wakil Ketua KPK lainnya, Johanis Tanak, juga berbicara soal bantuan hukum buat Firli. Tanak awalnya menyinggung tim pengacara yang telah ditunjuk Firli.
“Apakah KPK akan memberikan bantuan hukum kepada Pak Firli? Setahu saya Pak Firli sudah punya pengacara sendiri juga. Jadi dia akan menggunakan pengacara yang sudah dia tunjuk,” kata Johanis Tanak dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/23) dini hari.
Tanak mengatakan bantuan hukum dari KPK kepada Firli akan dibahas lebih lanjut. Empat pimpinan KPK akan melakukan rapat untuk menentukan keputusan pemberian bantuan hukum kepada Firli setelah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK.
Presiden Jokowi telah meneken keppres pemberhentian sementara Firli sebagai Ketua KPK pada Jumat (25/11/23). Sejak keppres itu keluar, kewenangan Firli di KPK telah hilang.