Ceknricek.com — Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Pemerintah China membuka akses informasi dalam konflik kemanusiaan yang terjadi pada Muslim Uighur di kawasan Xinjiang, China. Menurut Wapres, pemerintah China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tapi semacam pelatihan.
“Terkait hal itu, maka kita minta nanti lebih terbuka,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (17/12) dikutip Antara.
Wapres menegaskan Pemerintah Indonesia tetap mengambil sikap untuk menjunjung prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap etnis Muslim Uighur yang diduga mendapat perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah China.
Menurut Wapres Ma’ruf, pemerintah akan mendukung upaya-upaya perlindungan dan mengajak Pemerintah China untuk melindungi hak asasi manusia.
Terkait dugaan adanya ormas Islam Indonesia yang “dibujuk” Pemerintah China untuk tidak terlalu kritis menyikapi konflik Uighur, Ma’ruf Amin mengatakan tudingan tersebut telah dibantah oleh ormas-ormas yang bersangkutan. “Kalau ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing-masing ormas, bahwa itu tidak benar,” ujar Ma’ruf.
Media asal Amerika Serikat, The Wall Street Journal (WSJ), merilis sebuah artikel investigatif yang menyebut belasan tokoh Islam Indonesia mendapat “endorsement” dari Pemerintah China supaya pemberitaan mengenai konflik antara Muslim Uighur dan Pemerintah China lebih lembut.
Dalam artikel berjudul “How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps” itu, WSJ mengulas bahwa sejumlah pimpinan ormas Islam dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meredakan kecaman mereka terhadap dugaan penindasan Muslim Uighur oleh Pemerintah China.
Baca Juga: PP Muhammadiyah Vs The Wall Street Journal. Siapa Berbohong?
“Indonesia berada di garis terdepan dari upaya China untuk membentuk opini publik. Selama berbulan-bulan, China telah berupaya membujuk para ulama, politisi, dan jurnalis untuk mendukung kebijakannya di Xinjiang dan mendorong social-media influencers untuk mempromosikan pandangan yang lebih baik tentang China dan menampilkan budaya Islam di negara itu,” demikian seperti ditulis WSJ.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Helmy Faishal Zaini membantah pemberitaan WSJ dan mengatakan bahwa tidak ada aliran dana dari Pemerintah China kepada NU untuk penggiringan opini publik.
Senada dengan itu, Muhammadiyah juga membantah artikel berita WSJ. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan produk jurnalistik dari media besar di New York itu adalah fitnah.
“Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia,” kata Abdul Mu’ti menegaskan.
BACA JUGA: Cek INTERNASIONAL, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.