Ceknricek.com — Dalam sepekan ini, publik dihebohkan dengan kasus lama yang melibatkan Djoko Chandra dan Maria Paulina Lumowa, yang tiba-tiba marak jadi berita. Siang dan malam televisi menyiarkan, hingga berhasil menutupi berita
penanggulangan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi. Kondisi ini mendapat perhatian dari Zainal Bintang, wartawan senior yang juga wakil ketua Kadin Indonesia.
“Saya kira rakyat kita saat ini cukup cerdas dan kritis untuk memilah dan memilih berita mana yang penting atau digenting – gentingkan,”ujar Zainal Bintang, Kamis (9/7/20).
Menurutnya, sehebat apapun dramatisasi penangkapan kedua penjahat itu diolah untuk menjadi tayangan menarik di televisi, tidak akan bisa mengendorkan kekecewaan masyarakat terhadap ketidakakuratan pemerintah menangani dampak buruk pandemi covid-19.
“Soalnya saat ini ada dua isu kritis yang mencekam pemerintah dan masyarakat, yakni penanggulangan pandemi dan penanganan ekonomi. Hal itu sangat berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari – hari,”kata Zainal Bintang lagi.
Menurutnya, tiap hari bertambah jumlah orang miskin baru, sehingga mencapai
jumlah belasan juta. Karena ada ketentuan pemerintah mengharuskan masyarakat bekerja dari rumah, beribadah dari rumah dan belajar dari rumah.
“Belasan ribu perusahaan tutup akibatnya terjadi PHK terhadap belasan juta pekerja.
‘ini bom waktu'” kata Bintang mengutip ucapan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ketika bertemu Selasa (30/06) di gedung MPR RI, yang mengatakan apabila penanggulangan ekonomi tidak maksimal sampai bulan Juli dikhawatirkan akan ada potensi terjadi kerusuhan sosial.
Bantuan sosial yang menjadi andalan masyarakat miskin baru ternyata tidak semulus penyebarannya, sebagaimana janji pemerintah, banyak dikorupsi oleh oknum aparat. Itu sebabnya mengapa perhatian seluruh masyarakat lebih tertuju kepada kedua masalah yang secara pasti merongrong ketenangan hidup mereka.
Baca juga: Ilham Bintang, Djoko Tjandra dan Manusia Digital
“Banyak rakyat sekarang ini hidupnya morat marit,”kata Bintang yang juga memimpin sebuah lembaga pengkajian yang bernama Lemhasar (Lembaga Ketahanan dan Pengembangan Pasar) untuk membantu perkuatan pelaku ekonomi UMKM yang tergabung dalam Appsindo (Aliansi Pedagang Pasar Indonesia) menyiapkan diri memasuki sistem bisnis virtual alias marketing digitalisasi.
Oleh karena itu, menurut Zainal Bintang, pemunculan berita Djoko Chandra dan Maria Paulina Lumowa yang sudah belasan tahun kejadiannya, sudah tidak menyentuh masyarakat lagi. Apalagi jumlahnya yang relatif kecil (1.7 T) dibanding penyelewengan dana masyarakat dalam kasus Asuransi Jiwasraya yang mencapai angka 14 T.
Menurut Zainal Bintang, lebih baik pemerintah, khususnya para menteri lebih berkonsentrasi melakukan mitigasi yang nyata untuk rakyat. Fokus menangani tupoksi mereka. Jangan ada menteri yang “asbun” (asal bunyi) yang berujung pada blunder di masyarakat alias jadi bumerang bagi sang menteri sendiri.
Dari hasil pemantauannya, kata Bintang, banyak kalangan di masyarakat menganggap pengungkapan kasus Djoko Chandra dan Maria Paulina Lomowa itu sebagai lelucon yang tidak lucu. Sengaja diangkat kembali untuk menutup berita di televisi atas ketidakberesan tata kelola pemerintah menangani pandemi dan ekonomi.
“Ini penghinaan, karena menganggap rakyat itu masih dungu semua,”kata Zainal Bintang yang juga menjabat sebagai Presiden Lemhasar.
Sebelumnya,buronan 11 tahun Djoko Chandra diketahui masuk ke Indonesia tanpa diketahui aparat penegak hukum. Ia bahkan membuat KTP baru. Djoko divonis Mahkamah Agung pada 2009 lalu dalam kasus korupsi Cessie Bank Bali.
Sementara Maria Paulina Lumowa diekstradisi dari Serbia, setelah 17 tahun buron. Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 itu merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif senilai 1,7 Triliun.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini